makassar.info.ms

MAKASSAR -- Kota Makassar sudah menjadi lahan subur para Pekerja Seks Komersial (PSK) dari pulau Jawa, khususnya Surabaya. Betapa tidak, setiap PSK yang terjaring mengaku berasal dari kota Surabaya. Seperti saat sejumlah PSK terjaring dalam razia yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), di Hotel & Pub Virgo, di Jl Sumba, Kamis malam hingga Jumat dinihari kemarin. Para PSK yang dijaring, dominan mengaku dari Surabaya.
Ironisnya, salah seorang PSK bernama Samiah masih berumur 16 tahun. Samiah mengaku berasal dari Surabaya dan baru dua hari menginjakkan kakinya di Makassar. Dari penuturannya terungkap, rata-rata PSK yang ditemaninya mengaku berasal dari Surabaya. Penyalurnya, kata Samiah, bernama Jimmy. "Kami dibawa Jimmy dari Surabaya untuk dijadikan PSK," katanya polos.

Remaja yang mengaku masih duduk di kelas dua di salah satu SMA di Surabaya itu, juga mengungkapkan, rata-rata yang dicari adalah mereka yang masih remaja. "Jimmy saya kenal dari teman di Surabaya. Rata-rata perempuan dari Surabaya, Jimmy pemasoknya," ujarnya.

Halnya sama juga diungkapkan Lina (19), salah seorang PSK yang ikut terjaring, kemarin. Mereka dibawa Jimmy dari Surabaya ke Makassar dan dipekerjakan di hotel ataupun tempat hiburan malam sebagai PSK.

Sekadar informasi, di hotel tersebut, Satpol PP mengamankan empat orang perempuan yang diduga bekerja sebagai PSK. Menurut pengakuan keempatnya, terdapat puluhan perempuan yang juga bekerja sebagai PSK berada di hotel tersebut.

Setelah dicek, ternyata puluhan perempuan yang berasal dari pulau Jawa berada di hotel tersebut. Mereka ditempatkan di satu kamar, mirip barak, di lantai bawah Hotel Virgo.

Namun puluhan perempuan itu urung diangkut ke Balaikota lantaran salah seorang karyawan hotel mencegah para anggota Satpol PP. Ketegangan juga sempat terjadi di halaman depan hotel antara anggota Satpol PP dengan sejumlah aparat kepolisian. Itu disebabkan salah seorang Satpol PP menggunakan atribut bertuliskan Polisi.

Penanggung Jawab Hotel Virgo, Ranni yang ditemui Fajar mengatakan, para perempuan itu dibawa Jimmy untuk dipekerjakan sebagai PSK. Mereka hanya mengontrak di salah satu ruangan di hotel itu. "Namun kami menolak jika dianggap telah melanggar aturan tempat hiburan malam selama Ramadan," kilah Ranni.

Sementara itu, Kepala Pemeriksa dan Penyelidikan Satpol PP, Agus AS, mengatakan, pihak hotel diduga melakukan pelanggaran karena ada indikasi melakukan eksploitasi dengan mendatangkan perempuan dari Jawa untuk dipekerjakan sebagai PSK.

Bahkan, kata Agus, beberapa perempuan itu masih belasan tahun. "Untuk sementara, hotel tersebut masih dalam penyelidikan. Temuan itu akan kami laporkan ke pihak kepolisian," katanya.

Di tempat terpisah, 11 orang PSK yang berada di sekitar Jl. Sungai Saddang dan sekitar Lapangan karebosi juga diciduk Polsekta Ujungpandang. Para PSK itu kemudian diserahkan ke pemerintah kota untuk didata dan kemudian dibina di panti.(sumber:Harian Fajar)

MAKASSAR -- Ada kabar buruk yang diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Masyarakat (BPM) dan Keluarga Berencana Makassar, Syahrir Sappaile. Dia mengatakan, jumlah masyarakat miskin di Makassar mencapai 70.156 KK (Kepala Keluarga) atau 350.780 jiwa. Itu berarti secara persentase, jumlah warga miskin di Makassar mencapai 30 persen.
Jumlah tersebut merupakan data terakhir 2006. Padahal, jumlah tahun lalu (2005), masyarakat miskin di Makassar hanya 60 ribu KK.

Dia mengatakan, jumlah tersebut tersebar di 14 kecamatan di Makassar, terdiri dari; Kecamatan Mariso 3.785 jiwa, Mamajang (4.181), Tamalate (9.392), Rappocini (7.184), Makassar (7.057), Ujungpandang (724), Wajo (991), Bontoala (2.652), Ujung Tanah (5.390), Tallo (10.438), Panakkukang (5.638), Manggala (4.721), Biringkanaya (6.057) dan Tamalanrea (1.945).

"Kecamatan yang paling banyak memiliki masyarakat miskin adalah Kecamatan Tallo. Ini sangat memprihatinkan kami sebagai pemerintah. Karena kemiskinan di wilayah tersebut berdampak pada kekurangan gizi pada generasi muda di wilayah tersebut," jelas Syahrir.

Menurutnya, jumlah masyarakat miskin tersebut telah diverifikasi dari berbagai pihak, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) Makassar. Karena ada beberapa hal yang menjadi barometer untuk menetapkan warga masuk kategori miskin.

"Di antaranya, penghasilannya di bawah Rp400 ribu per hari dengan anak di atas dua orang, lantai rumah beralaskan tanah dengan dinding darurat, anak tak sekolah, dan masih banyak lagi," jelas Syharir.
Fenomena lain yang tak bisa dihindari akibat terus berkembangnya masyarakat miskin di Makassar adalah susahnya menghilangkan anak jalanan (anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng). "Susah dihilangkan pengemis di Makassar," tambahnya.
Syahrir mengatakan, Pemkot Makassar mengoptimalkan sasaran BLT, bantuan paket sembako, pembersihan lingkungan, pelatihan untuk peningkatan SDM dan sebagainya.

Di Badan Pusat Statistik (BPS) Makassar, data yang dilansir menunjukkan, Kecamatan Ujung Tanah yang didiami sekitar 45.801 jiwa tercatat sebagai kecamatan termiskin pada 2005 lalu.

Indikasinya dapat dilihat pada indikator kesejahteraan rakyat (inkestra) yang memuat aspek kesejahteraan penduduk sebagai dampak kemajuan pembangunan. Parameternya antara lain, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pengeluaran per kapita, dan keadaan sosial ekonomi lainnya.

Daerah dengan penduduk terbanyak adalah kecamatan Tamalate dan terendah Ujung Tanah. Relatif kecilnya jumlah penduduk di kecamatan ini disebabkan daya dukung wilayah yang sempit dan padat serta tidak memungkinkan pengembangan. Luas wilayahnya hanya 5,94 kilometer persegi dengan kepadatan penduduk 7.711 jiwa per kilometer persegi.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga sangat tergantung pada kualitas pendidikan.
Hasil Survei sosial ekonomi daerah (Suseda) 2005 menunjukkan, persentase terbesar penduduk usia 10 tahun ke atas yang belum pernah sekolah terdapat di kecamatan Ujung Tanah yaitu sekitar 7,99 persen. Sementara penduduk yang sedang atau masih sekolah di tingkat perguruan tinggi, Ujung Tanah kembali menempati persentase terkecil yaitu sekitar 1,08 persen. Sebagai perbandingan, persentase terbesar di kecamatan Tamalanrea yaitu sekitar 21,58 persen.

Menurut kepala BPS, Sunaryo, investasi padat modal cenderung menggunakan teknologi tinggi. Tenaga kerja yang dibutuhkan tentu dengan syarat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan penduduk di kecamatan Ujung Tanah akan kesulitan menyerap lapangan kerja.

Sementara pengeluaran per kapita menunjukkan indeks yang lebih rendah dibanding kecamatan lain, meskipun tidak terpaut jauh, yakni R636.910. Pengeluaran per kapita tertinggi berada pada kecamatan Tamalanrea dan Tamalate. (sumber:harian fajar)